Mengapa Harus Berinvestasi Perkebunan Sawit Di Papua
Berikut ini nama-nama perusahaan yang akan masuk di Kabupaten Merauke. Uhhh... Mengerikan !!!
NO NAMA PERUSAHAAN JENIS USAHA Kep.BUPATI No Tgl. SK Bupati Luas Lahan (Ha) Tempat/Lokasi Direktur Utama
1. PT. Papua agro Lestari /Kelapa sawit 8/2007 16-1-2007 39.800 Ha Distrik Ulilin KIM NAM KU
2 PT. BIO Inti Agrindo /Kelapa sawit 9/2007 16-1-2007 39.900 Ha Distrk Ulilin KIM NAM KU
3. PT. Pusaka Agro Makmur/ Kelapa sawit 10/2007 16-1-2007 39.000 Ha Distrik Ulilin Budi Yasa
4. PT. Putra Mannunggal Perkasa/ Kelapa sawit 11/2007 16-1-2007 39.000 Ha Distrk Ulilin Ir. Bambang Purnomo
5. Pt. Dongin Prabhawa /Kelapa sawit 12/2007 16-1-2007 39.800 Ha Distrik Okaba Mulia Wijaya
6. PT. Berkat Cipta Abadi/ Kelapa sawit 13/2007 16-1-2007 40.000 Ha Distrik Ulilin Mulia Wijaya
7. PT. Sawit Nusa timur/ Kelapa Sawit 52/2007 22-2-2007 40.000 Ha Distrik Jagebob Michael Black
8. PT. Muting Mekar Hijau /HTI 53/2007 22-2-2007 170.000 Ha Distrik Muting Michael Black
9. PT. Muting Mekar Hijau/ HTI 54/2007 22-2-2007 80.000 Ha Distrik Kurik Michael Black
10. PT. Indo Sawit Lestari /Kelapa sawit 96/2006 7-8-2006 40.000 Ha Distrik Jagebob MUSTAKIM
15-6-2007 76.000 Ha Tanah Miring
11. PT. Ulilin Agro Lestari /Kelapa Sawit 160/2007 20-6-2007 30.000 Ha Distrik Ulilin JAMALUDIN BASYAH
MEDCO PAPUA GROUP
12 PT. Selaras intik semesta/ IUPHHK-HT 522.2/3574205/2007 Rek. 522.2/3575 18-8-2007 301.600 Ha Distrik Kaptel
13 PT. Medcopapua Industri Lestari/ Industry Kayu Serpih dan pulp 18-8-2007 2.800 Ha Distrik Kaptel (Ijin Indusrti Kayu Serpih)
SINAR MAS GROUP
14. PT. Sentral Rejeki Gemilang /Kelapa sawit 31/2007 22-2-2007 34.000 Ha Distrik Okaba
15 PT. Graha Inti Persada/ Kelapa Sawit 32/2007 22-2-2007 34.000 Ha Distrik Okaba
16. PT. Fajar Abadi Nusa /Kelapa Sawit 33/2007 22-2-2007 34.000 Ha Distrik Okaba
17. PT. Gading Indah Mandiri/ Kelapa Sawit 34/2007 22-2-2007 34.000 Ha Distrik Okaba
18 PT. Galadeng Inti Buana /Kelapa Sawit 35/2007 22-2-2007 34.000 Ha Distrik Okaba
19. PT. Penta Mulia Inti Pratama/ Kelapa Sawit 36/2007 22-2-2007 34.000 Ha Distrik Okaba
20. PT. Inti Alam Sejahtera /Kelapa Sawit 37/2007 22-2-2007 34.000 Ha Distrik Okaba
21 PT. Graha Prima Nusa Kreasi/ Kelapa Sawit 38/2007 22-2-2007 34.000 Ha Distrik Okaba
22 PT. Citra Nirmala Utama /Kelapa Sawit 39/2007 22-2-2007 34.000 Ha Distrik Okaba
23. PT. Inti Graha Bagun Persada/ Kelapa Sawit 40/2007 22-2-2007 34.000 Ha Distrik Okaba
GENTING GROUP
24. PT. Merapi Raya Permai /Kelapa Sawit 41/2007 22-2-2007 40.000 Ha Distrik Okaba SUGIARTO
25. PT. Energi Nabati Terpadu/ Kelapa Sawit 42/2007 22-2-2007 40.000 Ha Distrik Okaba MUSJAFFA MAIMUN
26. PT. Mandiri Biofouls /Kelapa Sawit 43/2007 22-2-2007 40.000 Ha Distrik Okaba DANI SUBRATA
27. PT. Harapan Hijau Cemerlang/ Kelapa Sawit 44/2007 22-2-2007 40.000 Ha Distrik Okaba JOSEP IRWAN SUSANTO
28. PT. Jaya Raya Perkasa /Kelapa Sawit 45/2007 22-2-2007 40.000 Ha Distrik Okaba CHANDRA KUWATLY
29. PT. Energi Hijau Kencana/ Kelapa Sawit 46/2007 22-2-2007 40.000 Ha Distrik Okaba BENYAMIN SUBRATA
30. PT. Nabati Prima Kencana/ Kelapa Sawit 48/2008 22-2-2007 20.000 Ha Distrik Okaba SHANTY WIDJAJA
31. PT. Mitra Persada Gemilang/ Kelapa Sawit 49/2007 22-2-2007 40.000 Ha Distrik Elikobel DJONI HADHI
32. PT. Harapan Padang Hijau /Kelapa Sawit 50/2007 22-2-2007 40.000 Ha Distrik Elikobel
33. PT. Maju Sukses Lestari /Kelapa Sawit 51/2007 22-2-2007 40.000 Ha Distrik Elikobel
34. PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing /Perikanan 352/2007 13-12-2007 33 Ha Distrik Merauke M. SALEH WAKANG
35. PT. Comexindo 10.000 Ha Distrik Okaba
36 PT. Duta Angganda 20.000 Ha Distrik Kurik
37. PT. Wolo Angro Makmur 10.000 Ha Distri Tanah Mriring
38. PT. Bangun Cipta Sarana 10.000 Ha Distrik Semangga/ Tanah Miring
Jumat, 05 Desember 2008
MEMBANGUN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG BERKELANJUTAN
Berapa tahun belakang ini pengembangan perkebunan kelapa sawit banyak mendapatkan kritik, terutama dari NGO (Non Government Organization) luar negeri. Selama ini berkembang issue-isue terhadap perkembangan kelapa sawit di Indonesia yaitu sebagai penyebab deforestasi atau kerusakan hutan,rusaknya keragaman hayati dan berkurangnya habitat orang orang hutan,gajah,harimau sumatera dan satwa lain, meningkatnya CO2 akibat pembukaan lahan dengan membakar, lingkungan rusak akibat pemanfaatan yang tidak terkendali.
Menanggapi tudingan tersebut sebenarnya Pemerintah dalam hal ini direktorat jendral perkebunan telah punya komitmen yang tinggi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan aspek – aspek lingkungan dan social. Komitmen tersebut terlihat.
Pertama dari aspek hukum Pelaksanaan pembangunan pertanian dan perkebunan termasuk pengembangan tanaman kelapa sawit , pemerintah telah peraturan dan perundangan antara lain:
A Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman
A Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
A Permetan Nomor 26 tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan usaha perkebunan
A Kepmentan Nomor 486 tahun 2003 tentang pedoman klasifikasi perusahaan perkebunan ,pedoman pembukaan lahan tanpa bakar dan pedoman budidaya kelapa sawit .
Semua ketentuan tersebut bertujuan agar dalam pengembangan kelapa sawit di Indonesia benar – benar memperhatikan aspek lingkungan dan social. Bahkan, Menteri Pertanian akhir tahun 2007 lalu juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia agar menghentikan sementara pemanfaatan lahan gambut untuk pembangunan kelapa sawit. Penghentian ini berlaku sampai dihasilkannya kajian oleh Badan Litbang Pertanian tentang kelayakan pengembangan kelapa sawit di lahan gambut.
Kedua, Pemerintah Indonesia juga telah menerima konsep RSPO (Round on Table Sustainable Palm Oil) dalam pembangunan kelapa sawit. Pada bulan mei 2008, RSPO Indonesia Liasion officer (RILO) untuk Indonesia. Esensi dari RSPO adalah bagaimana setiap perusahaan menerapkan Best Management practice (BMP) dalam mengelola perusahaanya perkebunannya. RSPO di Indonesia sudah banyak kemajuan. Dari 50 Perusahaan perkebunan yang ada di beberapa negara pr
odusen kelapa sawit dunia yang akan menerapkan RSPO sebagian besar berasal dari Indonesia. Hal ini menunjukan bagaimana kesungguhan pelaku usaha Perkebunan Indonesia untuk menerapkan RSPO.
Saat ini, Indonesia merupakan merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas areal 6,78 juta ha dan produksi 17,37 juta ton CPO. Kelapa sawit mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Disamping sebagai bahan baku industridalam negeri, juga komoditas export utama. Pada tahun 2007 total ekspor CPO Indonesia dan produk turunanya sebesar 11,8 juta ton dengan nilai US S 7.8 Milyar. Maupun menyerap tenaga kerja langsung sebesar 3,3 juta KK. Pengembagan elapa sawit juga mendorong pengembangan Wilaya.
Prospek pengembangan kelapa sawit ke depan sangat bagus, tidak saja untuk bahan baku minyak makan, oleokimia,tapi juga digunakan sebagai bahan baku energy (bio – fuel). Melihat prospek yang bagus tersebut, Pemerintah akan terus mendorong perkembangan kelapa sawit dengan menerapkan prinsip Sustainable Depelopment.
Sesungguhnya kondisi obyektif pemanfaatan lahan untuk perkebunan terutama kelapa sawit adalah: luas kawasan hutan 133,7 juta Ha (sekitar 40 juta ha rusak)hutan produksi yang biasa dikonversi (HPK) seluas 22,8 juta ha, pelepasan kawasan hutan 8,7 juta ha (pencadangan 4,0 juta ha dan Sk pelepasan kawasan hutan 4,7 juta ha ). Total realisasi perkebunan dari kawasan hutan dan APL (Areal Penggunaan Lain)adalah seluas 4,3juta ha.dan total penerbitan HGU dari kawasan hutan dan APL Seluas 4,6 juta ha.
Berapa tahun belakang ini pengembangan perkebunan kelapa sawit banyak mendapatkan kritik, terutama dari NGO (Non Government Organization) luar negeri. Selama ini berkembang issue-isue terhadap perkembangan kelapa sawit di Indonesia yaitu sebagai penyebab deforestasi atau kerusakan hutan,rusaknya keragaman hayati dan berkurangnya habitat orang orang hutan,gajah,harimau sumatera dan satwa lain, meningkatnya CO2 akibat pembukaan lahan dengan membakar, lingkungan rusak akibat pemanfaatan yang tidak terkendali.
Menanggapi tudingan tersebut sebenarnya Pemerintah dalam hal ini direktorat jendral perkebunan telah punya komitmen yang tinggi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan aspek – aspek lingkungan dan social. Komitmen tersebut terlihat.
Pertama dari aspek hukum Pelaksanaan pembangunan pertanian dan perkebunan termasuk pengembangan tanaman kelapa sawit , pemerintah telah peraturan dan perundangan antara lain:
A Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman
A Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
A Permetan Nomor 26 tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan usaha perkebunan
A Kepmentan Nomor 486 tahun 2003 tentang pedoman klasifikasi perusahaan perkebunan ,pedoman pembukaan lahan tanpa bakar dan pedoman budidaya kelapa sawit .
Semua ketentuan tersebut bertujuan agar dalam pengembangan kelapa sawit di Indonesia benar – benar memperhatikan aspek lingkungan dan social. Bahkan, Menteri Pertanian akhir tahun 2007 lalu juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia agar menghentikan sementara pemanfaatan lahan gambut untuk pembangunan kelapa sawit. Penghentian ini berlaku sampai dihasilkannya kajian oleh Badan Litbang Pertanian tentang kelayakan pengembangan kelapa sawit di lahan gambut.
Kedua, Pemerintah Indonesia juga telah menerima konsep RSPO (Round on Table Sustainable Palm Oil) dalam pembangunan kelapa sawit. Pada bulan mei 2008, RSPO Indonesia Liasion officer (RILO) untuk Indonesia. Esensi dari RSPO adalah bagaimana setiap perusahaan menerapkan Best Management practice (BMP) dalam mengelola perusahaanya perkebunannya. RSPO di Indonesia sudah banyak kemajuan. Dari 50 Perusahaan perkebunan yang ada di beberapa negara pr
odusen kelapa sawit dunia yang akan menerapkan RSPO sebagian besar berasal dari Indonesia. Hal ini menunjukan bagaimana kesungguhan pelaku usaha Perkebunan Indonesia untuk menerapkan RSPO.Saat ini, Indonesia merupakan merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas areal 6,78 juta ha dan produksi 17,37 juta ton CPO. Kelapa sawit mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Disamping sebagai bahan baku industridalam negeri, juga komoditas export utama. Pada tahun 2007 total ekspor CPO Indonesia dan produk turunanya sebesar 11,8 juta ton dengan nilai US S 7.8 Milyar. Maupun menyerap tenaga kerja langsung sebesar 3,3 juta KK. Pengembagan elapa sawit juga mendorong pengembangan Wilaya.
Prospek pengembangan kelapa sawit ke depan sangat bagus, tidak saja untuk bahan baku minyak makan, oleokimia,tapi juga digunakan sebagai bahan baku energy (bio – fuel). Melihat prospek yang bagus tersebut, Pemerintah akan terus mendorong perkembangan kelapa sawit dengan menerapkan prinsip Sustainable Depelopment.
Sesungguhnya kondisi obyektif pemanfaatan lahan untuk perkebunan terutama kelapa sawit adalah: luas kawasan hutan 133,7 juta Ha (sekitar 40 juta ha rusak)hutan produksi yang biasa dikonversi (HPK) seluas 22,8 juta ha, pelepasan kawasan hutan 8,7 juta ha (pencadangan 4,0 juta ha dan Sk pelepasan kawasan hutan 4,7 juta ha ). Total realisasi perkebunan dari kawasan hutan dan APL (Areal Penggunaan Lain)adalah seluas 4,3juta ha.dan total penerbitan HGU dari kawasan hutan dan APL Seluas 4,6 juta ha.
Papua termasuk dalam lahan yang direncanakan. Mari kita pikirkan baik untuk membuat kebijakan perkebunan sawit berkelanjutan di Papua.
Mengapa harus kelapa Sawit
Mengapa harus Investasi Perkebunan Sawit Di Papua
Saat ini banyak sekali pengusaha kaya dunia yang bergerak di sektor perkebunan melirik tanah papua untuk menanam uangnya dengan bentuk investasi yang diwujudkan dengan komoditi Kelapa Sawit. Mengapa harus kelapa sawit.
Banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa sawit banyak sekali konflik baik dengan masyarakat, ekologi dan satwa. Dalam menerima investasi perkebunan kelapa sawit dipapua, apakah itu tidak terpikirkan oleh pengambil kebijakan. Mengapa harus kelapa sawit.
Saat ini banyak sekali pengusaha kaya dunia yang bergerak di sektor perkebunan melirik tanah papua untuk menanam uangnya dengan bentuk investasi yang diwujudkan dengan komoditi Kelapa Sawit. Mengapa harus kelapa sawit.
Banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa sawit banyak sekali konflik baik dengan masyarakat, ekologi dan satwa. Dalam menerima investasi perkebunan kelapa sawit dipapua, apakah itu tidak terpikirkan oleh pengambil kebijakan. Mengapa harus kelapa sawit.
Langganan:
Postingan (Atom)